Saturday, October 24 2020

Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

SAMARINDA, Kegiatan Rakor Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH) merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur yang juga sekaligus Pembina pengelola JDIH. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis (22/10) bertempat di hotel Mercure Samarinda yang dihadiri sekitar 45 orang paserta baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan Rakor ini ialah sebagai ajang silahturahmi antar pengelola JDIH di Provinsi Kalimantan Timur dan juga untuk mengetahui kendala dan permasalahan website JDIH yang belum terintegrasi.

Dalam kesempatan Rakor pengelola JDIH kali ini menghadirkan 2 narasumber yang dilaksanakan secara panel yaitu Bapak Reinal Saputra, S.H., M.H Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan  Penguatan Jaringan, BPHN dan  Bapak H.M Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Kaltim. Dalam pemaparan yang disampaikan Bapak Reinal Saputra menuturkan pentingnya pembangunan informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Dikatakan pula untuk tingkat kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur baru beberapa website JDIH daerah yang terintegrasi dengan website pusat JDIHN,  Salah satu dari daerah tersebut ialah Kabupaten Kutai Barat yang telah berhasil diintegrasikan dengan website pusat JDIHN  pada tanggal 19 Agustus 2020. Hal ini cukup menggembirakan oleh karena ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Bagian Hukum Sekretariat Kutai Barat didalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta untuk membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Pada Rakor kali ini turut hadir Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ir. H. Muhammad Sa’bani M.Sc sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH), dalam sambutannya menyampaikan Produk hukum daerah hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat oleh karena dalam pembuatan produk hukum ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit baik pikiran, waktu serta dana yang  pemerintah anggarkan. Hal ini dilakukan agar terciptanya informasi hukum yang transparan dan akuntabel (JT/B.Hkm)