Dasar Hukum JDIHN

Dasar Hukum Pembentukan JDIHN yaitu:

    • Keputusan Presiden Republik Indonesia No.91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana telah di cabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
    • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknik Pengolahan JDIHN